(Upaya Strategis Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran)

Oleh : Agustianto
Sekjend DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia (Jakarta)

Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan Inpres No 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Meskipun paket kebijakan ekonomi tersebut banyak menuai kritik, karena dinilai tidak menyentuh akar masalah disebabkan isinya lebih dominan

0000000

Salah satu butir paling penting dalam paket kebijakan pemerintah melalui Inpres No 6/2007 adalah pemberdayaan UMKM. Kebijakan Pemberdayaan UMKM menurut Inpress tersebut ditengarai oleh empat hal. Pertama, peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, Kedua, pengembangan kewirausahaan dan SDM, Ketiga, Peningkatan peluang pasar produk UMKM dan keempat, reformasi regulasi.

Dalam sejarahnya, perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM, cukup tinggi, namun implementasinya sampai saat ini masih belum terbukti. Pada tahun 2005 Presiden SBY telah mencananmgkan Pencanangan Tahun Keuangan Mikro Indonesia (TKMI)

Pemerintah Republik Indonesia kembali
Paket kebijakan Pemberdayaan UMKM
Menurut data Departemen Koperasi tahun 2005, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini sebanyak 42,4 juta unit usaha, menyerap 79 juta tenaga kerja, dan menyumbang hampir 57% PDB nasional (BPS 2003). Dari jumlah tersebut 99,9 % merupakan usaha mikro dan kecil. Jadi hanya 0,1 % yang merupakan usaha menengah. Ini menunjukkan betapa banyaknya pengusaha mikro dan kecil yang harus diberdayakan. Apabila setiap unit usaha mikro dan kecil mampu difasilitasi dan diberdayakan untuk menciptakan 1 (satu) orang kesempatan kerja atau kesempatan usaha tambahan baru, maka akan tercipta 40 juta kesempatan kerja baru. Ini artinya, jika kita mampu memberdayakan UMKM tersebut, berarti upaya pemberantasan kemiskinan akan berhasil secara signifikan.
Gerakan pemberdayaan UMKM tersebut harus menjadi perhatian pemerintah secara serius, tentunya bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi. Pencanangan Tahun Keuangan Mikro Indonesia (TKMI) dan Program Aksi Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan President SBY pada tahun 2005 ini, harus direalisasikan secara nyata dengan berbagai upaya strategis. Hal ini agar pencanangan itu tidak sebatas retorika belaka. Pada momentum pencanangan Tahun Keuangan Mikro tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan tekad pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran menjadi kurang dari 6 persen dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan menempuh tiga strategi yaitu menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 6,6 persen, menggerakkan sektor riil, serta melakukan revitalisasi pertanian dan perekonomian perdesaan.
Kebijakan pokok
Secara garis besar, terdapat 5 (lima) kebijakan pokok yang dibutuhkan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu pertama, menciptakan iklim usaha yang kondusif (conducive business climate) sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu (enabling environment) mendorong pengembangan UMKM secara sistemik, mandiri, dan berkelanjutan. Kedua, menyediakan dana pembiayaan dari lembaga perbankan untuk membantu permodalan UMKM. Ketiga , menciptakan sistem penjaminan (guarantee system) secara finansial terhadap operasionalisasi kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh UMKM. Keempat, menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan status usaha UMKM agar ”feasible” sekaligus ”bankable” dalam jangka panjang. Kelima, pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif.
Program aksi pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, serta meningkatnya daya saing UMKM. Selama ini para pelaku UMKM masih mengandalkan comparative advantage (resource-based) mamun belum competitive advantage yang berdasarkan penambahan nilai (value added). Sasaran yang akan dicapai adalah berkembangnya pengetahuan serta sikap wirausaha, meningkatnya produktivitas, tumbuhnya unit usaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi, berkembangnya ragam produk-produk unggulan UMKM sesuai dengan potensi daerahnya dan menjadikan UMKM yang feasible menjadi bankable.



Kebijakan dan strategi pertama pada dasarnya merupakan penerjemahan dari fungsi pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah harus mampu mengembangkan regulasi-regulasi ekonomis yang dapat memberikan tingkat kepastian usaha sekaligus memberikan pemihakan yang tepat kepada segenap pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
Kebijakan dan strategi kedua merupakan kebijakan klasik bagi UMKM, yaitu masalah permodalan. Sebenarnya modal untuk memberdayakan UMKM saat ini sangat berlimpah. Hal itu terlihat dari data Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan saat ini masih 55 persen. Dengan demikian ada 45 % dana bank yang menganggur. yaitu lebih dari Rp 200 triliun dana masyarakat di bank yang tidak produktif (mubazir) karena tidak disalurkan ke sektor riil/UMKM. Dana itu bahkan di tempatkan di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) yang sangat memberatkan negara/rakyat karena beban bunga sangat besar yang harus ditanggung rakyat melalui APBN. Namun harus disadari, upaya pengentasan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM dari aspek permodalam tidaklah satu-satunya menjadi unsur utama, karena masih banyak unsur lainnya yang menjadi syarat keberhasilan UMKM.
Strategi ketiga pada dasarnya merupakan solusi terobosan terhadap adanya ”gap” antara UMKM, dan perbankan/lembaga keuangan bukan bank, dalam hal permodalan/pembiayaan usaha. Secara empiris, selama ini UMKM terutama usaha mikro sangat sulit untuk memenuhi kriteria 5-C (character, condition of economy, capacity to repay, capital, collateral) yang merupakan aturan/mekanisme baku perbankan dalam penyaluran kredit untuk membiayai usaha dan permodalan. Oleh karenanya wajar apabila selama ini pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan lebih cenderung menciptakan sekaligus menyediakan skema ”kredit program” yang lebih banyak bersifat ”dana hibah bergulir” kepada berbagai kelompok masyarakat (pokmas) yang bergerak dalam usaha mikro. Skema kredit program tersebut merupakan salah satu alternatif strategi untuk membiayai kegiatan UMKM dan koperasi (terutama usaha mikro) yang berkesan lebih cenderung untuk ”mengabaikan” rigiditas kriteria 5-C yang diberlakukan kalangan perbankan.
Namun demikian, strategi dalam bentuk penciptaan dan penyediaan skema kredit program tersebut dalam jangka panjang tidaklah efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, pertama, dibutuhkan dana pemerintah yang sangat besar untuk menyediakan dana hibah bergulir tersebut sehingga setiap tahun akan memberatkan keuangan negara melalui APBN (baik bersumber dari dana rupiah murni maupun dana yang berasal dari hutang luar negeri). Kedua, pengalaman implementasi berbagai skema kredit program ternyata tidak terlalu berhasil terutama berkaitan dengan tingkat kemacetan kredit dan semakin menipisnya dana hibah bergulir tersebut sebagai akibat rendahnya akuntabilitas di tingkat masyarakat yang disebabkan oleh persepsi yang keliru bahwa dana tersebut adalah milik masyarakat yang tidak perlu dipertanggunggjawabkan kepada pemerintah. Ketiga, skema kredit program tersebut cenderung tidak mendorong penerapan dan pengembangan sistem dan mekanisme pembiayaan yang benar dan proporsional, yaitu melalui perbankan atau berbagai sistem dan mekanisme pembiayaan lainnya yang dikembangkan oleh lembaga keuangan bukan bank. (Gunawan Sumodiningrat, 2005).

Strategi baru
Memperhatikan permasalahan di atas, maka pemerintah perlu merubah strategi pembiayaan UMKM dari yang bersifat pemberian bantuan langsung kepada masyarakat (cash transfer) dalam bentuk hibah (grant) menjadi yang lebih bersifat penempatan dana (fund placement) di perbankan sebagai dana penjaminan (cash collateral) yang akan digunakan sebagai jaminan pengganti (substitute collateral) untuk menjamin kelangsungan operasionalisasi UMKM. Hal ini merupakan strategi baru yang harus diwujudkan. Dengan dana penjaminan ini diharapkan perbankan akan terdorong untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya kepada UMKM sesuai dengan ”business plan” masing-masing yang telah dikalkulasi dan ditetapkan sebelumnya.
Secara finansial, kebijakan dan strategi penciptaan dan penyediaan dana penjaminan akan memberikan 2 (dua) keuntungan, yaitu pertama, pemerintah dapat lebih mengefektifkan penggunaan dana APBN yang akan dialokasikan untuk pengembangan UMKM melalui mekanisme tidak langsung yaitu dengan penempatan dana pemerintah sebagai ”pos penjaminan” di rekening perbankan untuk menjamin penyaluran kredit dan mengganti kemacetan kredit UMKM (provisioning non performing loan). Kedua, penempatan dana penjaminan tersebut akan menciptakan ”multiplier effect” yang sangat besar melalui dorongan kepada perbankan untuk menyalurkan kredit secara besar-besaran kepada UMKM. Dengan kata lain, kebijakan dan strategi tersebut akan menghasilkan ”efektivitas fiskal” sekaligus ”ekspansi moneter” yang mampu memberikan injeksi permodalan yang luar biasa besar bagi upaya pemberdayaan UMKM secara sistemik, profesional dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Kebijakan dan strategi ketiga merupakan ”tools” untuk mengefektifkan implementasi kedua kebijakan dan strategi sebelumnya sehingga secara manajerial pengembangan UMKM dapat dilakukan secara tepat dan benar sesuai kaidah-kaidah manajemen modern. Kebijakan dan strategi penyediaan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) kepada UMKM dan selama ini telah banyak dijalankan oleh berbagai kementerian/lembaga melalui berbagai program/proyek yang bersifat bina usaha ekonomi.
Selain itu, pemerintah melalui kesepakatan bersama antara Komite Penanggulangan Kemiskinan dan Bank Indonesia telah pula membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberdayaan Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank yang disebut KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank). Pembentukan KKMB dimaksudkan untuk lebih mendorong implementasi bantuan teknis dan pendampingan kepada UMKM dan Koperasi. Melalui Satgas KKMB diharapkan akan tercipta dan tersedia konsultan/pendamping (KKMB) yang akan memfasilitasi kemitraan usaha antara UMKM, dan bank serta yang akan membantu pengembangan UMKM secara manajerial.
Diharapkan dengan operasionalisasi KKMB maka berbagai usaha mikro yang tumbuh dan berkembang dalam jangka pendek akan dapat dibina secara manajerial agar lebih ”feasible” dan dapat dibina secara finansial agar ”bankable” serta dapat dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar dalam jangka panjang.

Seguir leyendo...

Oleh : Agustianto

Krisis moneter yang pada mulanya terjadi di Thailand pada tahun 1997, menular ke Malaysia, Philipina, Korea Selatan dan Indonesia. Pasar saham dan kurs uang tersungkur jatuh secara dahsyat. Bank sentral terpaksa turun tangan dengan mencetak uang baru, melakukan transaksi forward dan menaikkan tingkat bunga yang tidak terduga. Volatilitas krisis menimbulkan badai yang kuat menuju kehancuran dan mengakibatkan goncangnya sistem perbankan yang rapuh. Padahal lembaga perbankan merupakan tulang punggung perusahaan manufacturing yang selama ini mengandalkan bunga rendah. Selama tahun pertama krisis kurs mata uang di lima negara terdepresiasi 35 – 80 %, bahkan Indonesia, mencapai 400 %. Hal ini menyebabkan menciutnya nilai kekayaan dari negara-negara tersebut khususnya Indonesia.
Nilai rupiah yang pada mulanya setara dengan Rp 2.445, meningkat secara tajam menjadi Rp 17.000-an. Dalam masa yang panjang, nilai rupiah ini bertenggger di atas Rp 10.000.-. Kondisi ini membuat lembaga perbankan terpaksa menaikkan suku bunga secara tajam pula, yaitu mencapai 70 %. Akibatnya lembaga perbankan konvensional kesulitan mengembalikan bunga tabungan/deposito nasabah, sementara pendapatannya lebih kecil dari kewajibannya untuk membayar bunga, ditambah lagi kredit macet akibat krisis moneter. Inilah yang disebut dengan negative spread yang berarti lembaga perbankan terus-menerus merugi dan modalnya semakin terkuras yang pada gilirannya berakibat pada likuidasi sejumlah bank.
Bank-bank raksasa yang memiliki nasabah jutaan orang, yang kekurangan modal, terpaksa direkap (disuntik modal) oleh pemerintah melalui Bank Indonesia dengan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sejumlah sekitar Rp 400 triliun. Kalau tidak dibantu, pastilah bank-bank rekap itu mati/tutup karena CARnya di bawah standart yang ditetapkan pemerintah (8 %).
Karena pemerintah tidak memiliki uang cash/riil, maka pemerintah membantu modal bank konvensional itu dalam bentuk obligasi. Kalau namanya obligasi, pastilah memiliki bunga. Bunga ini selanjutnya kembali menjadi beban pemerintah yang tak lain adalah dana APBN. Dana APBN adalah milik rakyat dan bangsa Indonesia, bukan milik para konglomerat pemilik bank. Membantu modal bank ribawi itu, berarti membantu para kapitalis (pemilik dana).

Besarnya kewajiban pemerintah membayar bunga obligasi kepada bank-bank rekap sangat luar biasa. Pada tahun 2001 saja, bunga obligasi yang harus dibayar APBN sebesar Rp 61,2 Triliyun . Dan ini berlanjut terus setiap tahun sampai sekarang, walaupun cenderung semakin mengecil. Oleh karena beban membayar bunga itu, tidak mengherankan jika APBN kita defisit terus menerus. Pada tahun 2002 APBN defisit Rp 54 triliun. Pada tahun 2003 defisit Rp 45 triliun, pada tahun 2004 difisit Rp 35 triliun. Masih defisitnya APBN tahun 2004 yang lalu , karena dana APBN masih dikuras bunga bank sebesar Rp 68 Trilyun.

Membayar Bunga SBI
Selain kewajiban membayar bunga obligasi, pemerintah juga berkewajiban untuk membayar bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) kepada lembaga-lembaga perbankan yang menempatkan dana rakyat di Bank Indonesia. Pada tahun 2002 besar bunga SBI 17 %. Penempatan dana tersebut dilakukan oleh bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta. Dana masyarakat yang ditabung di lembaga perbankan ternyata lebih banyak disimpan di Bank Indoenesia, sehingga fungsi intermediasi perbankan saat itu lumpuh
Hal itu terlihat dengan jelas pada LDR lembaga perbankan konvensional yang masih sangat rendah. Pada tahun 2001-2003, LDR bank konvensional berkisar, sekitar 30 – 40 %. Ini berarti bahwa hanya 30-40 % saja tabungan masyarakat yang disalurkan, padahal sektor riel mengharapkan bantuan modal. Sisanya 60 – 70 % terperangkap pada kegiatan riba yang jelas menjadi beban pemerintah yang pada gilirannya menjadi beban rakyat.
Lembaga perbankan yang menempatkan uangnya di Bank Indonesia, akan mendapatkan bunga SBI. Pada tahun 2001-2002, bunganya mencapai 17 % . Bayangkan, pada saat itu dana bank konvensional yang disimpan di SBI mencapai Rp 500 Trilyun. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban membayar bunga SBI sebesar 17 % x Rp 500 triliun, yaitu Rp 85 Trilyun, untuk satu tahun. Uang sebesar ini jelas menjadi beban APBN. Oleh karena itu tak mengherankan jika APBN dari tahun ke tahun terus mengalami defisit. Kondisi ini berlangsung selama hampir tiga tahun. Untunglah sejak tahun 2003 bunga SBI mengalami penurunan secara bertahap. Pada awal tahun 2004 bunganya berkisar 8-9 %. Meskipun demikian, angka ini ini tetap menggerogoti uang negara.

Beban APBN
Yang perlu dicatat dan menjadi keprihatinan besar di sini adalah, bahwa pembayaran bunga obligasi dan bunga SBI dibebankan kepada rakyat. Dana APBN yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, malah digunakan untuk membantu bank-bank raksasa.
Lebih dari itu, kewajiban membayar bunga obligasi dan bunga SBI telah membuat APBN defisit. Untuk mengatasi defisit APBN pemerintah terpaksa berhutang ke lembaga-lembaga ribawi internasional. Padahal hutang Indonesia telah mencapai titik yang membahayakan ketika itu. Apabila pada tahun 2002 saja, hutang Indonesia total Rp 1401 Trilyun, (hutang luar negeri Rp 742 Trilyun, hutang dalam negeri sebesar Rp 659 Trilyun, maka pada tahun 2003, hutang Indonesia telah mencapai Rp 2000 Trilyun. Jika kita hanya mampu membayar hutang tersebut Rp 2 Trilyun setahun, berarti hutang luar negeri itu baru lunas lebih dari seribu tahun, itupun kalau tidak ditambah hutang baru. Hutang ini, jelas menjadi beban cucu dan cicit kita di masa depan, yang diprediksikan 20 turunan generasi ke depan masih menanggung hutang dan bunga ini

Pada tahun 2004, Indonesia menambah hutang baru lebih dari 3 milyar dolar AS. Setiap tahun bangsa Indonesia harus menambah hutang, untuk menutupi defisit APBN. Hutang ini jelas menjadi beban yang berat bagi generasi Indonesia mendatang.

Selain meninggalkan beban hutang yang besar bagi generasi mendatang, pemerintah juga terpaksa menaikkan harga barang-barang strategis seperti harga BBM yang berkali-kali dinaikkan sepanjang tahun 2001-2003, bahkan di tahun 2005 ini. Hal ini dimaksudkan untuk menambah in come negara dalam rangka memenuhi APBN yang defisit. Tarif dasar listrik dan telephone juga ketika itu terpaksa dinaikkan untuk menambah income negara mengatasi defisit APBN. Inilah akibat berantai dari sistem ribawi dalam sistem perekonomian Indonesia.
Pajak juga dinaikkan, tetapi banyak dikuras oleh pembayaran bunga. Kasihan rakyat, mereka dizalimi hanya untuk menyumbang bank-bank rekap. Ironisnya lagi, tanpa berbuat apa-apa, bank rekap bergembira ria menerima riba sebesar Rp 61, 2 Trilyun dari pemerintah pada tahun 2001 dan ini berlangsung terus, meskipun mengalami penurunan sampai tahun 2003.

Dari data dan fakta tersebut, maka tak seorang pun bisa membantah, bahwa bunga bank memainkan peran penting dalam merusak perekonomian bangsa Indonesia yang telah semakin memerosokkan Indonesia ke dalam jeratan hutang yang membahayakan.. Bunga juga telah membuat harga BBM, TDL dan telephon naik. Bahkan lebih dari itu, Indonesia terpaksa menjual beberapa asset negara strategis, seperti Indosat, BCA dan perkebunan demi untuk menutupi defisit APBN. Pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, ternyata sangat banyak disumbangkan kepada bank-bank rekap dalam bentuk bunga obligasi dan bunga SBI. Berdasarkan kenyataan ini, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Anwar Nasution, Deputi Senior Gubernur BI, bahwa bank-bank rekap tersebut, adalah parasit bagi perekonomian Indonesia. Hal yang sama juga sering diungkapkan oleh pakar-pakar dan praktisi perbankan nasional lainnya, seperti Dr. Drajat Wibowo, direktur INDEF, Hilmi, ( pengawas bank dari Bank Indonesia), dsb. Dari fakta di atas jelaslah bahwa bunga membawa petaka kehancuran ekonomi Indonesia.(Kompas 25 Februari 2002).
Selanjutnya, kita perlu menyaksikan fakta ketidakwarasan/kegilaan pelaku riba sebagaimana yang disebutkan Al-Quran (2:275)., yaitu fakta penjualan (devestasi) sebuah bank swasta raksasa, sebut saja bank ABC. Harga penjualannya sebesar Rp 5 Trilyun. Namun anehnya, pemerintah memberi bunga obligasi kepada bank ini sebesar Rp 9 Trilyun tahun 2001. Penjualan ini menurut H. Hilmi, mantan pejabat Senior Bank Indonesia, menurut tindakan sableng (gila). Sebab menurutnya, setiap penjualan asset, si penjual menerima uang. Tapi dalam sistem yang sableng ini, tidak demikian adanya, “Si penjual tidak dapat uang”, malah nombok lagi dalam jumlah besar dan selanjutnya menyumbang bunga terus menerus.
Karena itu pula, Drajat Wibawa, Ekonom Senior INDEF, mengatakan bahwa perbuatan penjualan saham BCA milik pemerintah (sistem riba) dengan harga Rp 5 Trilyun, tidak sesuai logika dan dikatakannya bahwa perbuatan itu adalah sableng secara kolektif.
Drajad Wibawa, Ekonom Senior INDEF, menulis, (Kompas 25 Februari 2002).
“Kalau transaksi yang jelas-jelas merugikan dan tidak sesuai dengan logika (abnormal/gila) di atas diteruskan, Indonesia memang akan mempunyai landmark kebodohan kolektif. Ini akan menjadi preseden bagi divestasi Bank Danamon. Bank Niaga dan bank-bank lainnya di bawah APBN. Ini juga menjadi preseden bagi proses privatisasi BUMN karena skema sablengnya Stanchart bisa ditiru dengan mudah”.
Dikatakannya demikian, karena di dalam divestasi BCA terlihat perbuatan yang tidak logis. Adalah logis kalau dalam setiap penjualan asset, si penjual menerima uang. Tetapi dalam penjualan BCA tidak demikian. Secara net, ternyata pemerintah tidak menerima uang, malah mengeluarkan uang dalam jumlah besar.
Gambarannya perhitungannya ialah, bahwa pada tahun 2002 pemerintah menerima uang hasil penjualan BCA Rp 5 Trilyun. Tetapi sebaliknya pemerintah justru mengeluarkan uang untuk BCA sangat besar yaitu berupa bunga (riba) obligasi saja sebesar Rp 9,1 Trilyun. Pemerintah memberinya Rp 9,1 Trilyun. Sementara dalam neracanya 31-12-2002 terlihat laba Rp 3 Trilyun. Laporannya itu menunjukkan bahwa BCA terlihat hebat. Tapi ingat, laba ini diperoleh karena mendapat sumbangan bunga riba dari pemerintah sebsar Rp 9,1 Trilyun tadi.
Karena pemerintah bisa bertindak “gila / sableng” seperti itu ? Menurut H. Hilmi, SE, biasanya mereka berdalih, bahwa karena semua penyelesaian tidak ada yang baik, maka karena pusing atau mungkin sempoyongan seperti orang sableng (gila). Mereka terpaksa memilih jalan yang terbaik di antara yang terjelek itu. Serba susah, itulah suatu dilema yang kita hadapi, karena sistem riba.

Melihat realitas di atas, sistem moneter yang menggunakan instrumen bunga adalah sistem yang tidak logis, dan jika ada orang yang masih menggunakannnya berarti ia termasuk tidak waras/gila, sebagaimana diungkapkan Al-Qur’an dalam Surah Al-Baqarah 275. “Orang-orang yang memakan (mempraktekkan) riba, tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran pikirannya sudah gila. Mereka itu mengatakan bahwa riba dan jual beli sama saja (bisa ditafsirkan bank riba dan bank syariah sama saja). Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang telah sampai kepadanya nasehat dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mempraktekkan riba, maka apa yang pernah dipraktekkan di masa lalu menjadi urusan Allah. Tetapi, siapa yang mengulangi lagi sistem riba , maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka . mereka kekal didalamnya”.
Indonesia tidak bisa berdiri karena bunga, terlihat dari hutang Indonesia yang demikian besar dan kesulitan ekonomi yang dalam. Dan kalau sistem bunga ini diteruskan, maka bangsa Indonesia sebenarnya sudah tidak waras lagi, karena sistem bunga yang sudah jelas-jelas membawa petaka, masih dipertahankan. Karena itu, menjadi kewajiban ummat untuk kembali ke ajaran Ilahi, ajaran Allah Swt, Tuhan yang menciptakan manusia, juga menciptakan sistemnya untuk kita ikuti dan amalkan. Ajaran Ilahi itu teraktualisasi dalam bank-bank Islam yang sekarang tengah berkembang dengan pesat. Sekjen DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Kandidat Doktor Ekonomi Islam UIN Syarif Jakarta, dan Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Islam.)

Seguir leyendo...

JAKARTA -- Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN), Adiwarman A. Karim mengungkapkan, paling tidak terdapat enam hal baru dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah."Enam hal itu adalah 1. otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, 2. pembinaan dan pengawasan syariah, 3. pemilihan dewan pengawas syariah (DPS), 5. masalah pajak, 6. penyelesaian sengketa, dan 6. konversi unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS)," kata Adiwarman dalam sosialisasi UU tentang Perbankan Syariah di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, kegiatan usaha bank syariah tunduk kepada prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa itu dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).Dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk Komite Perbankan Syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi berimbang dengan jumlah maksimum 11 orang."Jadi di komite itu ada unsur pemerintah yang diwakili oleh Departemen Agama," kata Adiwarman.

Sementara itu dalam pembinaan dan pengawasan bank syariah dan UUS terdapat pemilihan antara aspek teknis perbankan dan aspek kepatuhan pada prinsip syariah.Dari sisi teknis perbankan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh BI, sementara kepatuhan terhadap prinsip syariah dilakukan oleh MUI yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI.

Mengenai masalah pajak berganda, Adiwarman menjelaskan, bahwa Komisi XI DPR ketika membahas RUU Perbankan Syariah melaporkan bahwa mekanisme penyaluran barang dari bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan hanya dapat dilakukan melalui sistem pembiayaan, bukan melalui sistem jual beli."Jadi tidak perlu ada kekhawatiran lagi terhadap adanya kemungkinan pengenaan pajak ganda atas setiap transaksi barang antara bank syariah dengan nasabah," jelasnya.

UU Perbankan Syariah juga mengatur bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama."Ini sebenarnya tidak mencabut kewenangan penyelesaian sengketa di peradilan umum karena jika para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain di peradilan agama, maka penyelesaian dilakukan sesuai perjanjian," katanya.

Hal baru yang juga terdapat dalam UU Perbankan Syariah adalah konversi UUS menjadi BUS yang menetapkan bahwa bank umum konvensional yang memiliki UUS yang nilai asetnya mencapai paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya, atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah, maka bank umum konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS itu menjadi bank umum syariah.DPR menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perbankan Syariah pada pertengahan Juni 2008. Sebulan kemudian yaitu pada 16 Juli 2008 pemerintah mengundangkan UU itu sekaligus mulai berlaku pada tanggal diundangkan.ant/k

Seguir leyendo...

Agustianto


Sampai hari ini, krisis ekonomi masih mencengkeram banyak negara di dunia, khususnya dunia ketiga di Asia. Yang memprihatinkan, ternyata Indonesia menjadi bintang dalam krisis tersebut.
Mengamati krisis moneter dan ekonomi yang melanda itu, banyak pengamat yang menyatakan bahwa krisis tersebut, terutama disebabkan oleh keburukan sistem ekonomi kapitalisme saat ini yang secara hegemonis mengusai ekonomi dunia.
Karena krisis itu, keraguan dan kritik terhadap kapitalisme semakin gencar dilontarkan para ekonom kaliber dunia dan praktisi bisnis international. Suatu hal yang menarik, keraguan dan kritik itu justru muncul dari praktisi bisnis dan akademisi yang berada di pusat kapitalisme itu sendiri, yakni Amerika Serikat dan Eropa Barat.
George Soros, seorang raksasa investasi dunia (fund manajer) paling top saat ini, di depan Kongres AS, pada akhir Desember 1999, mengemukakan bahwa sistem kapitalisme global sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Peredaran modal yang sebebas-bebasnya, telah menyebabkan perekonomian suatu negara satu demi satu rusak dan kredit macet menjadi gejala global.
Kemudian dalam bukunya, The Crisis of Global Capitalism, Soros mengemukakan, globalisasi sistem kapitalisme telah menciptakan dua persoalan besar. Pertama, bahwa ekonomi pasar, khususnya financial market ( pasar uang ), akan menghalangi proses kebangkrutan dan kehancuran dimasa depan. Kedua, kondisi kapitalisme global menyebabkan kegagalan politik dan erosi nilai – nilai moral ditingkat nasional dan internasional.
Pernyataan Soros diatas menunjukkan bahwa dia sebenarnya menyadari adanya keburukan dan kebusukan dalam sistem kapitalisme global saat ini, meskipun dia sendiri terlibataktif dalam memperburuk stabilitas ekonomi dunia ketiga. Prediksinya tentang kehancuran ekonomi dunia, di pacu oelh realitas yang terjadi dipasar uang. Saat ini pasar uang telah berkembang begitu cepat yang terlepas dari pasar jasa dan barang. Transaksi yang terjadi didomonasi oleh transaksi maya ( uang yang tak nyata ). Transaksi uang tak nyata dalam satu hari sama dengan investasi sektor riel untuk setahun diseluruh dunia. Diperkirakan, tak akan ada suatu negara pun yang kuat melawan arus uang tak nyata tersebut.
Data lain menyebutkan, hanya 3, 5 persen dari transaksi yang terjadi dibumi ini, yang terkait dengan transaksi barang dan jasa. Selebihnya berputar dalam transaksi maya dalam bentuk jual beli mata uang untuk kepentingan spekulasi, dimana uang dijadikan sebagai komoditas. Yang dimaksud dengan transaksi maya adalah transaksi yang tidak membisniskan barang dan jasa ( usaha sektor riel ). Dalam transaksi ini peredaran dan pertukaran uang terjadi dalam jumlah besar. Melalui transaksi valas yang disebut dengan transaksi derivatif.
Kenyataan menunjukkan bahwa dari 420 miliar dolar yang beredar perhari di dunia , hanya 12, 4 miliar dolar ( 3, 5 % ) masuk kebisnis produktif ( sektor riel dalam transaksi barang dan jasa ). Sisanya masuk kekancah spekulasi uang dengan alunan simponi riba yang diaransir setan. ( Maurica Allais, Nobel Price Wineer in Economics 1988, “ The Monetery Condition Of Economic the Market “).
Untuk kasus Asia, Soros dan kawan – kawannya telah menghancurkan Currencies di Asia, kehancuran terparah terjadi di Indonesia. Dalam kondisi ekonomi global seperti itu, pemerintah sebuah negara tidak berdaya mengembalikan virtual money (uang tak nyata didunia maya), yang mengakibatkan rusaknya ekonomi di berbagai negara. Oleh karena itu, Joseph Schumpeter menyebut sistem kapitalisme sebagai creative destruction.
Keburukan dan kebusukan kapitalisme semakin terungkap di zaman komputerisasi. Sehingga revolusi komputer semakin membuka peluang bagi kehancuran ekonomi global dibawah panji kapitalisme. Nilai tukar mata uang mengembang, telah menyebabkan fluktuasi nilai tukar yang pada akhirnya menghasilkan uang yang tak nyata yang sedemikian besarnya. Sehingga dapat mengecam setiap negara yang dilanda spekulasi uang yang tak nyata itu.
Uang itu tidak dihasilkan melalui aktivitas ekonomi seperti investasi, produksi, konsumsi, atau jasa perdagangan tapi didapatkan dari jual beli uang itu sendiri. Uang sewa yang tak nyata mempunyai mobilitas tinggi karena uang tersebut tidak menjalankan fungsi ekonomi nyata. Milyaran dolar dapat berpindah dari satu negara kenegara lain dengan tekanan tombol pada sebuah komputer oleh pialang uang. Selain itu, karena uang tidak berfungsi lagi dalam ekonomi riel dan tidak membiayai suatu investasi, uang tak nyata ini bergerak berdasarkan logika ekonomi dan rasionalitas, bahkan sangat rawan, mudah terganggu oleh desas – desus, friksi elite politik, atau kerusuhan yang tak terduga.
Bukti hal ini terlihat ketika kerusuhan demostrasi besar – besaran menjatuhkan Soeharto tahun 1998, ketika nilai dolar melejit secara hebat. Demikian pula ketika Gus Dur baru – baru ini memecat Laksamana Sukardi dan Yusuf Kalla, mempertajam perseteruannya dengan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin serta kebiasaannya melontarkan pernyataan kontroversial. Semua itu selalu membuat nilai tukar dolar labil dan cenderung melejit sampai kelevel Rp. 8. 700.
Selama sistem moneter yang zalim pada kapitalisme global, keburukan sistem kapitalisme ini juga terlihat pada konsep pasar bebas yang dikampanyekannya pada 2003 dan 2020 mendatang. Robert Hormats, vice chairman dari sebuah bank investasi multinasional berkantor di New York, secara jujur mengatakan, “volatilitas internasional telah menjadi sedemikian rupa sehingga pasar bebas kapitalisme berada di sisi yang defenisif.”
Pernyataan lain yang serupa dikemukakan Anthoni Giddens, direktur London School of economics. Menurutnya, sebuah debat yang sangat penting telah dimulai, disebabkan oleh kesadaran umum bahwa di era pasar global atau pasar bebas banyak masyarakat di berbagai negara yang tergilas dan tak terlindungi. Maka, sebuah keinginan telah timbul untuk mengakui perlunya sebuah pengaturan tatanan ekonomi baru dunia.
Sementara, Emile Durkhem mengatakan, konsekuensi logis dari praktiknya kapitalis telah membuat rusak bentuk tatanan sosial tradisional yang sarat dengan nilai solidaritas dan persaudaraan.
Masyarakat secara tidak sadar telah meninggalkan kepatuhan terhadap imperatif-imperatif norma kehidupan, norma agama dan norma sosial yang semuanya disepakati bersama. Pada keadaan ini masyarakat kehilangan pegangan hidup dan akhirnya terperangkap pada dunia anomie, yaitu keadaan hampa norma (normamlessness).
Kapitalisme bagi Durkhem, jelas-jelas mengandung benih-benih patalogis dan benih pribadi yang egois, individu dan tercerabut dari dari akar sosial budayanya, kemudian masuk dalam perangkap anomistik. Dunia anomistik ini akhirnya menjadi sebuah realitas uang di dalamnya terdapat jaringan-jaringan kerja bak gurita yang menangkap dan memilih kehidupan manusia dalam dekapannya.

Kesenjangan
Keburukan kapitalisme juga terlihat pada implikasi pembangunan yang berasas filasafat laissez faire (kebebasan individu), akibatnya ketidakmerataan pendapat dan kekayaan justru semakin membengkak. Juga telah terjadi ketidakstabilan ekonomi dan pengangguran dalam kadar sangat besar yang semakin menambah kesengsaraan si miskin. Pertumbuhan ekonomi memang hebat dan spektakuler, tetapi kesenjangan yang tajam semakin menganga.
Akibat praktisnya, menurut Prof. Dr. Umar Chapra dosen ekonomi di berbagai universitas Barat ini terjadi fenomena menjijikan bagi rasa keadilan ekonomi. Karena itu Themas Carlyle menyebut bahwa ilmu ekonomi kapitalisme adalah ilmu yang malang dan karena itu menolak keras konsep laissez fair yang memberikan kebebasan individu secara terbatas. Sistem ini tak akan bisa mewujudkan keserasian dan meningkatkan kesejahteraan umum (Elizabeth Jay, Critics of Capitalisme, 1986).
Menurut Prof. Dr. Umar Chapra, alumni Minnesota University, AS dan penasehat ekonomi pada Lembaga Moneter Arab Saudi, dalam buku Islam and Economic Challenge mengatakan, orang miskin dan pengangguran dalam paradigma kapitalisme dianggap sebagai pemalas, enggan bekerja, boros dan tidak giat berusaha.
Maka orang miskin harus dibiarkan memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebab, kemiskinan itu adalah disebabkan ulahnya sendiri, bukan ulah kapitalisme atau struktur ekonomi yang zalim. Persepsi ini secara lantang dikemukakan Daniel Defoe, Bernard Mandeville, Herbert Soenoer, Dicey dan Calvin Coolodege.
Sebab itu, menurutnya kapitalisme, menjadi sebuah sistem yang memberikan kebebasan individu yang terbatas (laissez faire) untuk memungkinkan individu mengejar kepentingannya sendiri dan untuk memaksimalkan kekayaan dan memuaskan keinginannya.
Di AS dilaporkan bahwa, “In 1990 no less than one out of every then US citiziens, and one out of every five children lived in proverty”. Bagaimana kenyataan yang demikian dapat ditoleransi. Negara adikuasa, yang sistem ekonominya dijadikan panutan negara-negara di hampir seluruh dunia, ternyata membiarkan atau mentoleransi 10 persen rakyatnya hidup dalam kekurangan sepanjang masa.
Kritik paling keras terhadap kapitalisme dilontarkan oleh Hyman Minsky dalam buku Stabiliszing Unstable Economy (1986). Menurutnya, masyarakat kapitalisme itu tidak adil dan tidak efisien. Suatu fakta yang tak terbantahkan adalah meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi negara di AS, tetapi kesenjangan makin melebar, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya.
Menurut kantor Sensus AS, tingkat kemiskinan meningkat di AS dari 11,4 persen pada tahun 1978 menjadi 13,6 persen pada tahun 1986. Pemusatan kekayaan telah meningkat sangat tinggi selama dua tahun dekade terakhir. Di tahun 1962 sebesar 0,5 persen dari penduduknya mengusai 25,4 persen dari kekayaan bersih. Tapi tahun 1983 kelompok 0,5 persen ini telah mengusai 35,1 persen aset negara.
Berdasarkan data dan fakta di atas, maka menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk meruntuhkan hegemoni kapitalisme dan menggatikannya dengan sistem ekonomi yang adil dan manusiawi, yakni ekonomi syariah untuk menghilangkan kezaliman dan kepincangan kemakmuran masyarakat di seluruh dunia. Tekad ini diperkuat oleh banyaknya keraguan yang dilontarkan para praktisi dan akademisi ekonomi dunia saat ini.
Sistem ekonomi syariah itu, kini telah mulai menunjukkan kiprah dan jati dirinya di berbagai negara, baik Amerika, Eropa, Australia maupun Asia. Itulah ekonomi Syariah Islam. Munculnya ekonomi syariah tidak saja dalam bentuk lembaga bank yang jumlahnya sudah dua ratusan, tapi juga studi ekonomi Islam telah dikembangkan secara intensif di universitas paling terkemuka di Barat, yakni Harvard University.
Konsep meneter kapitalisme berbeda total dengan konsep moneter Islam. Dalam ekonomi Islam, yang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas, sebab fungsinya adalah sebagai alat tukar untuk kepentingan transaksi barang dan jasa dan untuk berjaga-jaga. Menurut ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar ditentukan oleh banyaknya permintaaan uang di sektor riil yang disebut dengan variabel endogen.
Atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian. Dalam Islam, sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor riel. Di sinilah karekteristik ekonomi Islam yang memisahkan antara sektor finansial dan sektor riel.

Senjata Ampuh Kapitalisme
Dengan sistem kapitalisme yang tidak adil, maka Barat mudah sekali mempermainkan negara berkembang dengan senjata mata uang dollarnya yang hegemoni dan diktator. Mata uang dollar menjadi senjata ampuh bagi Barat untuk melumpuhkan suatu bangsa dengan menaikkan kurs dollar setinggi-tinginya, maka ekonomi sebuah negara pasti hancur berantakkan, sebagaimana yang kita rasakan ketika dollar melenjit tinggi secara spektakuler.
Karena itu, sepanjang dollar (uang kertas yang tak bernilai secara instrik) itu masih digunakan sebagai alat tukar yang hegemonis, maka kondisi ekonomi negara-negara dunia ketiga tak pernah aman dari ancaman bahaya kehancuran.
Oleh karena itu, sebuah gerakan tarikat Al-Murabitun yang berpusat di Maroko, mendeklarasikan dan mempraktikkan mata uang dinar dan dirham, menggantikan mata uang kertas. Kelompok tarikat ini bercita-cita mendirikan negara Islam. Upaya itu tentu mengalami kegagalan total, jika ekonomi Indonesia masih bernuansa kapitalisme yang menggunakan dollar.

Penutup
Berdasarkan fakta dan rasionalitas di atas, maka tak bisa tidak, sistem ekonomi syariah harus diwujudkan di muka bumi ini, sebab sistem ekonomi ini memiliki konsep ekonomi moneter yang adil, menghilangkan penindasan antara satu negara terhadap negara lain

Seguir leyendo...

Oleh Agustianto

Menurut blueprint perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (2007) fokus pengembangan bank syariah Indonesia fase III (2010-2012) ada dua capaian, pertama “Pencapaian standar keuangan sesuai dengan standar internasional, Kedua, pencapaian standar kualitas pelayanan internasional”.
Mengapa pemenuhan standar internasional bagi pengembangan perbankan syariah ke depan menjadi penting ?. Jawabnya pertama, adalah agar bank syariah dapat berkompetisi secara internasional. Hal ini dikarenakan system pasar bebas yang tak terelakkan, seperti AFTA dan WTO. Perbankan syariah Indonesia harus memiliki daya saing yang kuat, sehingga tidak menjadi bank syariah kelas pinggiran atau penonton belaka apalagi penonton di negeri sendiri.
Pemenuhan standar internasional menjadi hal yang tak terelakkan, bahkan mulai saat saat ini hal itu harus diwujudkan. Buktinya, bank –bank syariah pasti bersinggungan dengan bank –bank internasional, misalnya dalam penyediaan jasa L/C dan transaksi devisa lainnya. Bagaimana jadinya jika bank-bank syarah tidak dipercaya di luar negeri, aneh dan gawat bila hal ini terjadi. Karena itulah standar internasioanl menjadi keniscayaan.
Pencapaian standar internasional perlu diwujudkan di masa depan berguna untuk kepentingan penguatan permodalan perbankan syariah. Perlunya penguatan permodalan dari dunia internasional dikarenakan keterbatasan sumber permodalan (investor) dari Indonesia sendiri. Oleh karena itu, bank syariah nasional perlu menarik investor asing melalui penawaran saham ataupun melalui penerbitan surat berharga syariah (e.g. sukuk, sub-debt, dll).
Urgensi mencapai standar internasional juga adalah agar perbankan syariah mendapatkan dana yang lebih murah. Bank-bank yang tidak memenuhi standar internasional akan memiliki rating yang rendah sehingga biaya perolehan modal akan lebih mahal. Harus benar-benar dicatat, bahwa bank-bank syariah yg tidak memenuhi standar internasional akan sulit untuk menjalin hubungan internasional.
Dalam mendorong masuknya modal asing ke perbankan syariah Indonesia, peranan Bank Indonesia dan pemerintah menjadi sangat penting. Jadi pengembangannya menuju standar internasional tidak hanya diserahkan kepada manajemen bank-bank syariah itu sendiri.
Dengan demikian, pencapaian standar internasional bisa menjadi dua hal . Pertama, memancing (mengundang) masuknya investor asing ke dunia perbankan syariah. Jadi, tidak salah jika pemodal asing dan bank syariah asing masuk ke dalam industri perbankan syariah nasional.
Kedua, menjadikan bank syariah Indonesia sebagai internasional player dengan melakukan penetrasi pada pasar global. Ini penting dilakukan agar perbankan syariah memiliki kesan dipercaya secara internbasional dan dapat sejajar dengan perbankan syariah internasional yang pada gilirannya dapat menciptakan laba dan mewujudkan empowement bank syariah domestik. . Perbankan syariah jangan menjadi pecundang di tengah konstelasi keuangan global yang semakin kompetitif. Kedua pengembangan di atas harus berjalan secara seiring, karena keduanya harus diwujudkan di masa depan.
Penciptaan Iklim yang kondusif
Untuk mendukung terwujudnya perbankan syariah berstandar internasional, harus diciptakan iklim yang kondusif, khususnya iklim regulasinya, termasuk menjaga stabilitas indikator ekonomi dan non-ekonomi, penciptaan insentif investasi dan infrastruktur yang lengkap dan terpercaya. Di sini peranan pemerintah ssngat penting. Tanpa political will pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif tersebut, maka upaya pecapaian standarr internasional sulit diwujudkan.
Setidaknya ada lima unsur yang harus diwujudkan untuk membangun iklim yang kondusif bagi pengembangan perbankan syariah yang bertaraf dan berstandar internasional. Kempat unsur ini menjadi tantangan utama pengembangan perbakna syariah ke depan.

Pertama , keadilan kebijakan dari pemerintah, misalnya dalam memberikan proyek-proyek infra struktur pemerintah, seperti pembangunan jalan tol, jalan negara (antar propinsi), bandara, dan pengembangan (Islamic) Mortgage Sector serta pengembangan pembiayaan korporat/BUMN, misalnya sarana telekomunikasi, transportasi dan sebagainya. Malaysia telah menunjukkan kerberhasilan dalam mewujudkan ini. Kenapa kita tidak?

Kedua, adanya Undang-Undang yang jelas tentang hukum perpajakan dan insentif tax neutrality bagi seluruh kontrak keuangan syariah. Jangan sampai terjadi pajak ganda, seperti selama ini. Dirjen pajak tidak sepatutnya mebai buta memburu pajak murabahah secara ganda dengan alas an mencapai target. Seluruh regulasi di dinia internasional, seperti di Singapura, Malaysia, Inggris, Belanda, dll, hanya mengenakan pajak sekali saja, karena mereka memahami bank syariah adalah lembaga intermediasi. Di Indonesia pejabat pajak benar-benar buta dan rakus terhadap sasaran pajak. Sampai-sampai suatu transaksi murabahah dipaksa membayar dua kali pajak. Alhamdulillah, Menteri keuangan, Budiono baru-baru ini sudah berjanji akan menghapus pajak ganda tersebut pada momentum pembukaan Indonesia Syariah Expo II di JCC Jakarta beberapa waktu lalu.
Ketiga, Tersedianya sovereign sukuk (SBSN) sebagai benchmark instrumen keuangan syariah dan alternatif investasi dalam rangka manajemen likuiditas bank syariah. Implementasi sukuk di Indonesia mengalami proses yang sangat lambat, karena Indonesia belum memiliki Undang-Undangnya. Di sini lagi-lagi pemrintah lamban. Harusnya RUU SBSN sudah ada di Indonesia sejak 3 tahun lalu.

Keempat, Berkembangnya instrumen dan pasar keuangan syariah, baik untuk keperluan manajemen likuiditas, manajemen risiko dan alternatif investasi.

Kelima, Penataan sistem dan infrastruktur hukum pendukung bagi ekonomi dan keuangan syariah, seperti UU Pengadilan Agama, Arbitrase, kejelasan peran lembaga seperti DSN, otoritas fatwa, dsb.
Beberapa catatan penting
Meskipun arah pengembangan bank syariah di masa depan diarahkan pada pencapaian standar internasional dengan cara tampil sebagai pemain global, harus dicatat betul-betul, bahwa kita harus memperirotaskan pasar domestik terlebih dahulu, karena pasar domestik di dalam negeri memiliki potensi yang sangat besar dan masih terlalu banyak yang belum tergarap. Pelayanan yg lebih luas pada kebutuhan pasar domestik berarti memberikan kemaslahatan yang lebih besar dan luas bagi sistem perbankan syariah bagi perekonomian Indonesia.
Ketika perbankan syariah bermain di pasar domestik, ada usulan penting yang harus diperhatikan dunia internadsional, di mana beberapa regulasi berstandar internasdional perlu diperlonggar, karena kondisi yang berbeda antara pasar domestik di Indonesia dengan pasar global yang sudah canggih, seperti kelonggaran regulasi mengenai risk-based capital charge, PPAP, dan GWM, bahkan sampai pada ketentuan NPF. Ketentuan internadsional harus diperlonggar, dengan tetap memperhatikan risk taking capacity bank syariah di Indonesia. Artinya, bagi bank yang difokuskan untuk bermain sebagai domestic players tidak menjadi keharusan untuk memenuhi standar regulasi internasional yg cenderung lebih ketat.
Dengan demikian, achievement standar internasional perlu mempertimbangkan kemaslahatan industri perbankan di Indonesia untuk mendukung kepentingan ekonomi nasional. Karena itu, standar regulasi internasional tidak boleh mengebiri dan mengungkung bank-bank syariah di Indonesia. Jika terlalu dipaksa memenuhi criteria tersebut, maka pembiayaan sektor UMKM dan pengusaha domestik yang menjadi sasaran utama bank syariah menjadi terganggu. Ingat !, lebih dari 40 juta UMKM di Indonesia membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Karena itu, sejatinya perbankan syariah nasional mestinya lebih focus pada pemberdayaan UKM domestik terlebih dahulu, karena secara kuantitas UKM masih menggurita di bumi Indonesia ini. (Penulis adalah Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI, tinggal di Jakarta).

Seguir leyendo...

Oleh Wawan
17 September 2008

"Dari 34,96 juta orang miskin di Indonesia, mayoritas adalah umat Islam. Akan sulit jika hanya mengandalkan usaha pemerintah untuk menekan kemiskinan. Apalagi kebijakan ekonomi saat ini belum mampu menyentuh usaha kecil," ujar Guntur Subagja saat ditemui Niriah di sela-sela acara pencanangan Masjid Gaharu oleh Menteri Kehutanan MS Kaban di Depok, 14 September 2008.

Sebagai aksi nyata atas kepihatinannya tersebut, Guntur mencoba mengusung sebuah solusi yakni Masjid Incorporated atau Masjid Inc, Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Masjid Indonesia. Selain sebagai penggagas, Guntur juga menjadi ketuanya.

Jumlah Masjid sekitar 750.000 lebih di seluruh Indonesia dan terus bertambah, menurut Guntur, menggenggam potensi luar biasa untuk menggugah ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar masjid. Lokasi masjid yang beragam, mulai dari pusat bisnis, perumahan hingga pelosok pedesaan, menjadikan tempat ibadah umat Islam ini lebih leluasa merangkul segala lapisan masyarakat. Pebisnis, karyawan, pedagang, pelajar, perajin kecil atau apapun profesi lainnya, akan melebur saat berkumpul di masjid.

Konsep Masjid Incorporated adalah membangun jejaring ekonomi berbasis masjid dengan memulai kegiatan ekonomi yang paling mudah dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sektor-sektor ekonomi yang dapat dikembangkan oleh pengelola masjid antara lain: baitulmaal wattamwil (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah, toko bahan pokok atau minimarket, dan lembaga pendidikan.

"Sektor-sektor usaha masjid tersebut diintegrasikan dalam sebuah jejaring dengan dukungan sistem teknologi informasi berbasis internet," jelasnya.

Alhasil, antarsektor ekonomi di tiap masjid dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, dan bertransaksi. Sektor BMT dapat bertransaksi dengan BMT lainnya secara online. Bila satu BMT kelebihan dana (over likuiditas) dan BMT lainnya membutuhkan dana untuk pembiayaan, maka BMT tersebut dapat melakukan "kliring", mensuplai dana dari BMT yang kelebihan kepada BMT yang membutuhkan dana. Begitu juga ketika BMT menjadi channeling agent perbankan syariah, mereka dapat langsung mendistribusikan dananya ke BMT yang berjaring. Sementara laporan keuangan BMT dapat diakses nasabahnya setiap saat secara online dan real time.

Bidang usaha minimarket atau toko juga demikian. Masing-masing toko yang dikembangkan di setiap masjid terintegrasi, sehingga memiliki bargaining position dengan produsen untuk memperoleh harga yang lebih murah.

"Jejaring ini juga dapat menampung hasil produksi usaha mikro dan kecil yang dipasarkan melalui toko-toko jejaring masjid. Misalnya, produk kripik singkong yang dikembangkan home industry di Lampung dapat dijual di semua toko jejaring masjid di Indonesia. Dengan konsep ini akan terjadi efisiensi, sehingga harga jual mampu bersaing dengan toko atau minimarket konvensional, sementara produsen usaha mikro dan kecil juga tidak terjebak oleh tengkulak. Termasuk dalam hal pembiayaan, para produsen usaha mikro dan kecil dapat memperoleh dana dari BMT masjid," kata Guntur, panjang lebar.

"Dari sisi penyerapan kerja, bila masing-masing BMT mempekerjakan tiga orang, maka akan terserap sebanyak 600 ribu orang. Sementara 200 toko mempekerjakan lima orang setiap toko, tertampung tenaga kerja satu juta orang," tambahnya.

Belum lagi, dalam penciptaan wirausahawan mandiri. "Kalau setiap tahun BMT membiayai dan mengembangkan 30 orang saja pengusaha mikro dan kecil baru, akan lahir enam juta usahawan mandiri baru," katanya.

Seguir leyendo...

Agustianto : Sang Mujahid Ekonomi Syariah

Artikel ini dikutip dari buku “99 Kesaksian The Celestial Management”, Jakarta, Penerbit Embun Publishing, 2008, hlm. 492 - 496

Lebih dari 17 tahun bank syariah hadir di Indonesia, namun sampai saat ini masih ada saja orang yang ragu-ragu terhadap perbankan yang beroperasi secara halal dan sesuai dengan syariat Islam itu.

Tidak demikian halnya dengan Drs.Agustianto,MAg. Pria Kelahiran Tanjung Balai Sumatera Utara, 17 Agustus 1967 itu tidak pernah bimbang sedikitpun terhadap kebenaran dan keunggulan bank syariah. Bahkan, mahasiswa Program Doktor Ekonomi Islam UIN Jakarta itu sudah mensosialisasikan pentingnya bank syariah sebelum Bank Muamalat, yang merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia, hadir. “Tahun 1992, selepas kuliah, saya mengajar mata kuliah Fikih Muamalat. Ketika itu saya mulai merintis dakwah mengenai pentingnya bank syariah, walaupun saat itu lembaganya (yaitu Bank Muamalat,red)masih dalam angan-angan.” Kata Agustianto.

Ia tidak pernah lelah , mendakwahkan pentingnya ekonomi syariah dan bank syariah. Dia mengajar di beberapa Universitas, Seperti IAIN Sumatra Utara dan Fakultas Ekkonomi Universitas Islam Sumatra Utara yang merupakan Universitas tertua di Sumatra Utara, serta Fakultas Ekonomi Universiats Al-Azhar Medan. Selain itu, melalui berbagai forum pengajian, talk show, seminar, tulisan di media massa, khotbah jum’at maupun buku, ia selalu mengedepankan keunggulan-keunggulan ekonomi syariah maupun bank syariah.

Awalnya, kiprah Agustianto lebih banyak di Pulau Sumatera. Kini jejak perjuangannya sudah samapi keluar sumatera, terakhir Ibu Kota Jakarta. “Saya aktif memberikan seminar, workshop dan ceramah ekonomi dan bank Islam khususnya di Sumatera (Sumut, Aceh, Riau), terutama sejak 1997-2004. kini saya aktif berdakwah di seluruh wilayah Indonesia.” Ujar Direktur Centre for Islamaic Economic Studies Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam UIN Jakarta.

Mengapa Agustianto sangat gencar menyosialisasikan ekonomi syariah, khususnya bank syariah? Hal itu kata dia, didorong oleh keprihatinannya melihat masyarakat Indonesia. “Saya melihat ada kepincangan yang luar biasa dalam masyarakat muslim kita, antara pemahaman atau pengetahuan dan praktik muamalat Islam. Padahal begitu banyak Ayat Al-Qur’an maupun hadist Nabi yang menyuruh kita agar menguasai ekonomi atau perdagangan. Tanpa menguasai ekonomi kita akan ketinggalan. Dan itu terbukti, sampai sekarang umat Islam masih dijajah oleh umat lain karena kita tidak menguasai perekonomian,” tegasnya

Agus tak hanya sekedar bicara. Ketika Bank Muamalt hadir di Medan tahun 2000. dia langsung menjadi nasabah. ”Sehari setelah Bank Muamalat cabang Medan beroprasi, saya langsung mendaftarkan diri sebagai nasabah, tepatnya 17 April 2000,” tuturnya. Tak berlebihan kalau dikatakan Agustianto sebagai mujahid ekonomi syraiah, khusunya bank syariah. Dia tidak hanya berbekal semangat belaka dalam memperjuangkan ekonomi syariah. Dia mendirika lembaga yang bernama Forum Kajian Ekonomi dan Bank Islam (berdiri 1990).

Melalui lembaga inilah, antara lain, dia menyuarakan urgeni ekonomi syariah. Kajian-kajian yang dilakukanya kemudian disebarluaskan melaului masyarakat kampus, ormas-ormas Islam, jamaah pengajian, terutama ustadz-ustadz yang belum menguasai ekonomi syariah maupun perbankan syariah. ” Banyak sekali Ustadz kita yang belum memahami ekonomi syariah maupun bank Islam. Padahal mereka amat memerlukan bekal tersebut agar bisa berdakwah kepada umat Muslim. Disinilah arti penting menyosialisasikan ekonomi syariah dan perbankan syariah kepada para Ustadz,” paparnya.

Gebrakan yang dilakukannya antara lain menggelar acara Gerakan Ekonomi Syariah di Medan, Sumatra Utara, tahun 2002, 2003, dan 2004. ” ini adalah acara yang spektakuler dan gaungnya Nasional,” kata Agustianto, yang menjabat Sekretaris Umum Pencanangan (GES) Gerakan Ekonomi Syariah Sumut, sejak 2002 sampai sekarang.

Pria yang pernah menjadi Advisor Bank Muamalat Regional Sumbagut (Aceh,Riau,Sumbar, dan Sumut) itu juga rajin berdakwah lewat pena. Dia menulis artikel di bernagai media massa. ” Sampai Saat ini sudah lebih 200 artikel tentang ekonomi dan bank Islam yang saya tulis dan dimuat di media massa,” katanya.

Tak hanya itu, Agustianto juga menulis buku. Hingga saat ini sudah ada beberapa judul yang diterbitkan, antara lain Percikan Ekonomi Islam (2002), Wakaf Produktif: Pemberdayaan Ekonomi Ummat(2002), dan Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam dalam buku Prospek Bank Syariah pada Millenium Ketiga. Selain itu, Membumikan Ekonomi Syariah (dalam percetakan), dan Geliat Ekonomi Islam Kontemporer (dalam percetakan).

Tantangan kedepan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah adalah menyiapkan Sumber Daya Insani(SDI) yang berkwalitas. ”Perbankan syariah sangat membutuhkan SDI yang matang dan bermutu, bukan karbitan. Sampai saat ini, lembaga yang menghasilkan SDI perbankan syariah masih terbatas. Ini tantangan kita,” katanya.

Perbankan syariah, ujar Agustianto, amat membutuhkan para manajer yang mampu mengelola SDI dengan sebaik mungkin. ” Manajer tersebut tidak hanya sekedar paham Ilmu pengetahuan, tapi juga memahami ruh spiritualitas. Tepatnya manajemen spiritual. Manajer yang menguasai manajemen spiritual akan mampu membawa lembaga dan orang-orang yang dipimpinnya menuju tangga kesuksesan, tidak di dunia tapi juga di akhirat,” tandasnya.

Penelitian diberbagai negara menunjukkan pentingnya manajemen spiritual. ”CEO masa depan adalah yang paling tinggi tingkat spiritualitasnya,” tegas Agustianto.

Seguir leyendo...